Sistem Perbankan Syariah di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 dan telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Keberadaan lembaga perbankan memiliki tujuan operasional sebagai lembaga intermediasi. Artinya, proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit (berkurangnya kas dalam keuangan).
Bank syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992. Bank ini berdiri berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam untuk memiliki sebuah bank yang bebas dari Riba (bunga). Perkembangan pesatnya diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan menjadi peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global.
Tidak dipungkiri bahwa lembaga Perbankan Syariah ini memiliki proses yang sangat panjang sehingga menjadi lembaga yang digemari dan diminati oleh masyarakat. Hingga sekarang tercatat 14 Bank Umum Syariah, 34 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Menurut data Statistik OJK Januari tahun 2019)
Berikut ini adalah tantangan dan peluang lembaga Perbankan Syariah..
Mayoritas penduduk Indonesia yang kebanyakan memeluk agama islam. Dengan semakin maraknya ”Halal Life Style”, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang terhindar dari Riba, maysir, gharar dan yang lainnya.
Berdirinya lembaga pendidikan di bidang ekonomi syariah. Salah satu yang dapat kita ambil contoh yaitu Universitas Islam Nusantara, perguruan tinggi tersebut mendirikan Prodi Perbankan Syariah, dengan kesadaran semakin dibutuhkannya tenaga ahli bidang perbankan dengan tidak melupakan nilai-nilai syariat islam didalamnya.
Fatwa bunga Bank. Dengan dikeluarkannya fatwa bahwa bunga mengandung riba di dalamnya semakin membuat masyarakat lebih memilih bermuamalah yang sehat dan halal.
Menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga non perbankan seperti Asuransi Syariah, Pasar modal Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah termasuk hotel yang berbasis syariah.
Selain peluang adapun tantangan yang dihadapi oleh lembaga Perbankan syariah di Indonesia yang memang harus dipecahkan bersama. Masih ada beberapa yang mesti dibenahi, berikut tantangannya :
Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui secara utuh mengenai Perbankan Syari’ah.
Adanya ketidakselarasan antara visi dan koordinasi antar pemerintah dan otoritas. Sehingga Perbankan syariah tidak memiliki modal yang memadai.
Mayarakat memandang Perbankan syariah sebagai lembaga baru dan memiliki sistem bagi hasil yang kurang menguntungkan dan susah prosesnya.
Berikut peluang dan tantangan lembaga Perbankan Syariah, semoga apa yang dipaparkan di artikel ini bermanfaat. Kritik dan saran selalu saya harapkan untuk perbaikan artrikel selanjtnya. Terimakasih 😉

Ditulis oleh : Ilsa Nurkhajizah, 05 Desember 2019.

Perbankan syariah yaitu suatu sistem perbankan yang mana pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (haram).

Tujuan perbankan syariah untuk dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.
Adapun tujuan lain dari perbankan syariah:

•Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar.
•Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
•Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
•Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

Kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan dalam perbankan syariah yaitu:
•Perniagaan atas barang-barang yang haram,
•Bunga (ربا riba),
•Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر maisir), serta
•Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر gharar)

Manfaatnya Bagi Pembangunan Ekonomi

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Keberadaan perbankan syariah dalam system perbankan nasional di Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional.
Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah (Setiawan, 2006):
1) kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang optimum,
2) keadilan-sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata,
3) stabilitas mata uang,
4) mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, dan
5) pelayanan yang efektif.

Salah satau ciri utama perbankan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor ril dan ekonomi adalah lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Mudharabah dan musharakah adalah cerminan utama dari ide tersebut. Melalui pola pembiayaan seperti itu maka sektor ril dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah kemiskinan dan pengangguran secara langsung akan teratasi melalui kinerja ekonomi yang baik.
Dari kehalanan produktivitas itulah yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, krn tidak ada salah satu pihak yg dirugikan. Sebaliknya, terjadi simbiosis mutualisme, dimana keduanya saling memberikan manfaat. Baik secara duniawi maupun ukhrawi.

1. Character

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara Customer Service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

Yang pertama yang harus dilakukan pengecekan terhadap nasabah

• Pengecekan terhadap BI checking

Pengecekan ini adalah penyaringan pertama yang harus dilakukan pasalnya dari sini histori pembayaran calon nasabah akan dapat di baca. Bagaimana dia hutang di bank lain, berapa jumlahnya dan bagai mana pembayaran di bank tersebut

• Melihat dari buku tabungan

Nantinya kita bisa mengetahuai ketepan waktu nasabah dalam melakukan pembayaran

• Credit checking

Credit cheking ini langsung dilakukan diarea sekitar rumah calon nasabah, yakni dengan menanyakan ke RT, tetangga yang punya warung atau tetangga yang mengenal mereka.

2. Capacity

         Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

         Pihak bank juga selalu mengecek dalam capacity nasabah, dengan pengajuan nasabah kepada pihak bank, kedepannya nasabah tersebuta apakah bisa menutupi pinjamannya ataukah tidak, bisa kita lihat dalam segi penjualaan yang nasabah lakukan ataupun dari neraca keungan yang nasabah berikan dan dari slip gajih kalau nasabah ini karyawan, dari segi gajih ini kita bisa lihat apakah pinjaman yang nasabah ajukan lebih kecil atau lebih besar dari slip gajih nasabah tersebut.

3. Capital

          Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

       Melihat asset yang telah dimiliki oleh nasabah seberapa banyak aset yang dimiliki memudahkan dia untuk melakukan peminjaman terhadap bank.

4. Collateral

            Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

          Penilaian bank terhadap jaminana yang diagunkan oleh nasabah untuk melakukan pinjaman, apabila aset yang diajukan lebih besar dari pada pinjaman, pihak bank akan lebih mudah untuk mencairkan pinjaman tersebut.

5. Condition

           Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlacar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Jadi kita bisa Melihat jangka panjang kedepannya

Contohnya, karyawan tetap dan karyawan kontrak

Perbedaannya, Dalam mencari pekerjaan baru ada satu hal yang harus Anda ketahui. Pada umumnya, sebuah perusahaan tidak akan secara langsung mempekerjakan karyawan baru yang diterimanya sebagai karyawan tetap, namun harus melalui beberapa tahap. Misalnya seperti training selama 1-2 bulan, lalu statusnya meningkat menjadi karyawan kontrak selama enam bulan hingga satu tahun, setelah itu menjadi karyawan tetap.

Meskipun begitu, ada juga perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan dengan sistem kontrak selamanya tanpa mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan outsourcing. Jadi, perusahaan ini berfokus untuk mengumpulkan sumber daya manusia dan mempekerjakan mereka jika ada permintaan dari perusahaan yang merupakan kliennya. Kalau Anda bingung akan mempekerjakan karyawan tetap atau kontrak, berikut beberapa perbedaan karyawan tetap dan kontrak yang perlu Anda ketahui.

Perbedaan karyawan tetap dan kontrak

Apa perbedaan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak?

Jangka Waktu

Perbedaan karyawan tetap dan kontrak yang paling mencolok terletak lamanya waktu kerja. Karyawan tetap memiliki masa kerja yang lebih lama, bisa lima hingga sepuluh tahun setelah diangkat menjadi karyawan tetap atau bisa saja lebih. Berbeda dengan karyawan outsourcing. Mereka akan bekerja secara kontrak, misalnya tiga bulan atau enam bulan, bahkan ada yang satu tahun. Namun, ini pun ada batasnya, yakni maksimal selama tiga tahun saja.

Perjanjian Kerja

Agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan terarah dan hubungan antara karyawan dengan perusahaan jelas, maka semuanya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja. Bedanya, untuk karyawan tidak tetap, surat tersebut disebut Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu. Sedangkan, untuk karyawan tetap, namanya adalah Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu. Hal ini tentu saja karena karyawan tetap bisa bekerja di perusahaan tersebut tanpa batas waktu, kecuali ia ingin mengundurkan diri sehingga waktunya menjadi tidak menentu.

Perbedaan karyawan tetap dan kontrak Tak hanya sifat pekerjaan, hak-hak yang didapatkan oleh karyawan tetap dan kontrak pun berbeda.

Sifat Pekerjaan

Karyawan kontrak biasanya adalah SDM yang memang dipersiapkan untuk pekerjaan musiman, pekerjaan yang sekiranya bisa selesai sebelum waktu tiga bulan, atau juga pekerjaan yang berhubungan dengan promosi keluarnya produk baru, dan sebagainya. Misalnya, perusahaan advertising Anda baru saja mendapatkan klien brand parfum. Klien membutuhkan Anda untuk mengadakan event yang akan diadakan tiga bulan mendatang. Karena waktu yang terhitung mepet, Anda pun merekrut karyawan kontrak selama tiga bulan untuk membantu Anda menyelenggarakan event.

Sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, seperti perusahaan yang harus terus menghasilkan produk sesuai dengan permintaan klien, tentunya ia membutuhkan tenaga tetap sehingga kurang efektif jika ia mempekerjakan karyawan secara kontrak.

Jika Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja

Perbedaan karyawan tetap dan kontrak selanjutnya adalah terkait pemutusan hubungan kerja. Jika dilihat dari terjadinya pemutusan hubungan kerja, karyawan tetap lebih diuntungkan karena karyawan ini akan mendapatkan uang pesangon dan juga penggantian hak-hak jika ada, baik itu karena karyawan diberhentikan atau mengundurkan atas kemauannya sendiri. Pesangon tersebut biasanya akan diberikan untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun.

Sedangkan untuk karyawan kontrak, jika karyawan ingin mengundurkan diri, maka ia diharuskan membayar penalti, biasanya berupa biaya sejumlah gaji selama periode tertentu. Sebaliknya, jika perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja, maka ia juga wajib membayar penalti tersebut. Namun, dengan catatan bahwa pemutusan hubungan kerja ini bukan karena pelanggaran yang tercantum dalam surat perjanjian kerja.

Itulah perbedaan karyawan tetap dan kontrak. Secara garis besar, karyawan tetap memiliki keuntungan lebih dibanding karyawan kontrak. Baik itu dilihat dari faktor jangka waktu maupun benefit lainnya, misalnya seperti jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Oleh sebab itu, tak heran jika ada lebih banyak orang yang mengincar pekerjaan sebagai karyawan tetap.

Sebagai pemilik perusahaan, Anda bisa menentukan sistem apa yang akan Anda gunakan untuk mempekerjakan karyawan, apakah sistem kontrak atau tetap.

Periode awal pendirian perbankan syariah, telah banyak memberikan pelajaran untuk membangun bank syariah modern dan tangguh. Di Indonesia pelembagaan ekonomi syariah dimulai sejak berdirinya bank muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992, sebagai bank yang memegang teguh dan beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah. hingga kini tercatat tiga Bank Umum Syariah (BUS), dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jaringan 522 Kantor Cabang (KC) termasuk kantor kas dan 156 unit Bank Prekreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosio-kultur masyarakat, sebagai tempat sistem ekonomi syariah itu berada dan dikembangkan. Memang, dimensi ekonomi dan dimensi sosial dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin dipisahkan. Kebutuhan ekonomi merupakan bagian dari naluri manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Begitu juga aspek sosio-kultutr juga sesuatu yang hakiki bagi kehidupan. Pada umumnya, sistem ekonomi bukan lahir dengan sendirinya, melainkan buah dari proses interaksi yang evolusioner dari sebuah komunitas, misalnya sistem ekonomi liberal lahir dari sebuah komunitas yang berideologi liberal pada abad ke-16. Demikian pula, sistem sosialis lahir dari sebuah komunitas yang mencoba mencari alternatif karena adanya ketimpangan implikatif dari sistem liberal.

Adapun sistem ekonomi islam tidak demikian halnya. Ia tidak lahir secara evolusi dari sebuah komunitas, tetapi bersumber dari wahyu ilahi yang diturunkan kepada seluruh komunitas dunia. Misi dalam sistem ini adalah memberikan kemaslahatan lahir dan batin bagi seluruh manusia dan alam semesta agar menjauhkan segala kemudharatan bagi semua umat manusia. Jika demikian, berarti bangunan sosiologis terbentuknya sistem ekonomi syariah dimulai pada abad ke-6 Masehi, harus disikapi secara selektif, bil-hikmah dan islami.

Pratktik-praktik dagang yang sahih tetap dipertahankan, bahkan diperagakan langsung oleh Muhammad SAW sebelum dinobatkan menjadi Rasulullah yaitu menjadi saudagar yang sukses, jujur, visioner, kreatif dan transparan yang tidak hanya menekankan pendapatan keuntungan, tetapi lebih mengutamakan pendekatan melalui kemitraan dan ta’aawun. Sebaliknya pola perilaku perdagangan yang tidak sahih (fasid) terus dieliminasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan syariah.

Menurut Abdullah Alwi Hasan, berbagai kontrak jual beli yang terjadi pada masa Rasullulah merupakan hasil dari proses penyerapan tradisi yang berjalan pada masa itu dan mendapat penyesuaian dengan wahu, baik Al-Qur’an dan As-Sunnah. Adanya relasi sistem ekonomi islam yang telah melahirkan sejumlah pandangan dikalangan mazhab ekonomi islam,yaitu : (1). Mazhab Iqtishad yang dipelopori oleh Muhammad Baqir As-Sadr, menegaskan tidak ada korelasi antara sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi konvensional karena keduanya sangat kontradiktif.(2). Mazhab Mainstream yang dipelopori oleh Umar Chapra, menyatakan bahwa sistem ekonomi konvensional tidak harus dibuang karena banyak terdapat hal-hal yang relevan dengan sistem ekonomi islam.(3) Mazhab Kritis dipelopori oleh Timur Kuran, menurut ia sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi konvensional harus dikritisi karena teori islam berbeda dengan ajaran islam yang selalu benar. Semua teori ekonomi atau teori ekonomi islam harus diuji terlebih dahulu karena belum tentu kebenarannya.

Pada saat ini memosisikan ekonomi islam ditengah belantara sistem-siatem ekonomi konvensional merupakan satu diantara sejumlah masalah yang masih menyelimuti sistem ekonomi islam di tanah air. Belum lagi, yang terkondisikan oleh situasi “demam syariah” akibat booming ekonomi syariah dengan dipengaruhi oleh teori ekonomi yang harus merebut pangsa pasar secepat mungkin maka terjadilah perilaku simbolistik, maka wajar jika muncul prediksi-prediksi yang cenderung mengabaikan iradah Tuhan. Nilai inilah merupakan sesuatu yang bersifat transcendental yang menduduki posisi tertinggi dalam praktik ekonomi syariah, sebagai tempat penyandaran segala bentuk aktivitas ekonomi yang melibihi rasio yang diagung-agungkan dalam sistem-sistem lainnya. Jika dipandang dari sudut ekonomi hanya upaya memenuhi target market, meraih keuntungan semaksimal mungkin, serta meraih kesempatan seluas-luasnya. Dampak langsung kencenderungan tersebut adalah ekonomi syariah seolah-olah tidak mengatur praktik ekonomi secara individual.

Ditulis Oleh, Anita Octaviani, 19 desember 2019.

Referensi : Pradja, Juhaya S. 2015 Maret. Ekonomi Syariah. Bandung. Cv Pustaka Setia. Ctk 2

Perbankan syariah yaitu suatu sistem perbankan yang mana pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (haram).

Tujuan perbankan syariah untuk dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.
Adapun tujuan lain dari perbankan syariah:
•Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar.
•Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
•Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
•Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

Kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan dalam perbankan syariah yaitu:
•Perniagaan atas barang-barang yang haram,
•Bunga (ربا riba),
•Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر maisir), serta
•Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر gharar)

Manfaatnya Bagi Pembangunan Ekonomi

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Keberadaan perbankan syariah dalam system perbankan nasional di Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional.
Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah (Setiawan, 2006):
1) kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang optimum,
2) keadilan-sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata,
3) stabilitas mata uang,
4) mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, dan
5) pelayanan yang efektif.

Salah satau ciri utama perbankan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor ril dan ekonomi adalah lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Mudharabah dan musharakah adalah cerminan utama dari ide tersebut. Melalui pola pembiayaan seperti itu maka sektor ril dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah kemiskinan dan pengangguran secara langsung akan teratasi melalui kinerja ekonomi yang baik.
Dari kehalanan produktivitas itulah yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, krn tidak ada salah satu pihak yg dirugikan. Sebaliknya, terjadi simbiosis mutualisme, dimana keduanya saling memberikan manfaat. Baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Sistem Perbankan Syariah di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 dan telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Keberadaan lembaga perbankan memiliki tujuan operasional sebagai lembaga intermediasi. Artinya, proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit (berkurangnya kas dalam keuangan).
Bank syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992. Bank ini berdiri berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam untuk memiliki sebuah bank yang bebas dari Riba (bunga). Perkembangan pesatnya diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan menjadi peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global.
Tidak dipungkiri bahwa lembaga Perbankan Syariah ini memiliki proses yang sangat panjang sehingga menjadi lembaga yang digemari dan diminati oleh masyarakat. Hingga sekarang tercatat 14 Bank Umum Syariah, 34 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Menurut data Statistik OJK Januari tahun 2019)
Berikut ini adalah tantangan dan peluang lembaga Perbankan Syariah..
Mayoritas penduduk Indonesia yang kebanyakan memeluk agama islam. Dengan semakin maraknya ”Halal Life Style”, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang terhindar dari Riba, maysir, gharar dan yang lainnya.
Berdirinya lembaga pendidikan di bidang ekonomi syariah. Salah satu yang dapat kita ambil contoh yaitu Universitas Islam Nusantara, perguruan tinggi tersebut mendirikan Prodi Perbankan Syariah, dengan kesadaran semakin dibutuhkannya tenaga ahli bidang perbankan dengan tidak melupakan nilai-nilai syariat islam didalamnya.
Fatwa bunga Bank. Dengan dikeluarkannya fatwa bahwa bunga mengandung riba di dalamnya semakin membuat masyarakat lebih memilih bermuamalah yang sehat dan halal.
Menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga non perbankan seperti Asuransi Syariah, Pasar modal Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah termasuk hotel yang berbasis syariah.
Selain peluang adapun tantangan yang dihadapi oleh lembaga Perbankan syariah di Indonesia yang memang harus dipecahkan bersama. Masih ada beberapa yang mesti dibenahi, berikut tantangannya :
Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui secara utuh mengenai Perbankan Syari’ah.
Adanya ketidakselarasan antara visi dan koordinasi antar pemerintah dan otoritas. Sehingga Perbankan syariah tidak memiliki modal yang memadai.
Mayarakat memandang Perbankan syariah sebagai lembaga baru dan memiliki sistem bagi hasil yang kurang menguntungkan dan susah prosesnya.
Berikut peluang dan tantangan lembaga Perbankan Syariah, semoga apa yang dipaparkan di artikel ini bermanfaat. Kritik dan saran selalu saya harapkan untuk perbaikan artrikel selanjtnya. Terimakasih 😉

Ditulis oleh : Ilsa Nurkhajizah, 05 Desember 2019.

Mudharabah Dalam ilmu fiqih, mudharabah didefinisikan Sebagai yaitu akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja (skill/keahlian) dari pihak lain Dapat juga diartikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Mudharabah terdiri dari 2 jenis:

1. Mudharabah Muthlaqah Pemilik Modal (shahibul maal) menyerahkan modal kepada pengelola (mudharib) tanpa pembatasan jonis usaha, tempat dan waktu serta dengan siapa pengelola bertransaksi
2. Mudharabah Muqayyadah Pemilllk Modal (shahibul maal) menyerahkan modal kepada pengelola (mudharib) kemudian menentukan jenis usaha, tempat dan waktu serta dengan siapa pengelola bertransaksi

Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan 2 cara, yaitu:

1. Perhitungan dari pendapatan usaha (revenue sharing)
2. Perhitungan dari keuntungan usaha (profit sharing)

Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati, Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Ditulis oleh Cucu Nurmala, 04 Desember 2019.